Surat Undangan BLT MRP Mitigasi Risiko Pangan Sudah Dibagikan? Cek Pencairan 22 Maret, Daerah Mana yang Cair Dulu

Ratusan warga antre untuk mendapatkan beras bantuan sosial cadangan beras pemerintah di Kantor Pos Besar Bandung.
Ratusan warga antre untuk mendapatkan beras bantuan sosial cadangan beras pemerintah di Kantor Pos Besar Bandung.

AYOJAKARTA.COM — Memasuki akhir minggu ketiga bulan Maret 2024, BLT Mitigasi Risiko Pangan (MRP) merupakan salah satu bantuan sosial (bansos) yang paling ditunggu pencairannya oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

Pemerintah menargetkan penyaluran bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan akan terealisasi di bulan Ramadhan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024.

Bansos MRP disalurkan sebagai bantuan perlindungan sosial dan kerawanan pangan untuk KPM yang masuk dalam kategori keluarga tidak mampu atau rentan miskin.

Kemensos RI sebagai pengelola bansos paket perlindungan dan jaminan sosial sudah menargetkan beberapa bantuan dicairkan di bulan Ramadhan hingga menjelang lebaran 2024.

Sebut saja BPNT tahap 2 dan 3, bansos Cadangan Beras Pemerintah 10 kg hingga BLT MRP, akan disalurkan kepada KPM sesuai dengan kategori penerimanya.

Baca Juga: BERKAH RAMADHAN! Ada 14.175 KPM yang Dapat Bansos Hari Ini, Benarkah BLT Mitigasi Risiko Pangan Sudah Disalurkan?

BLT Mitigasi Risiko Pangan menjadi salah satu bansos tambahan Kemensos yang masih menjadi perbincangan terkait kapan realisasi pencairannya.

Hal ini disebabkan sudah beberapa kali rencana pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan tertunda mulai dari bulan Februari hingga menjelang akhir bulan Maret belum juga dicairkan.

Sebagai informasi, bansos BLT MRP diberikan kepada keluarga tidak mampu atau rentan miskin yang tercatat dalam data DTKS Kemensos RI.

Bansos ini diberikan kepada KPM untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan membantu mencukupi kebutuhan pangan.

Bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan diberikan untuk tiga bulan kuartal pertama tahun 2024 yaitu periode salur Januari-Maret.

Baca Juga: Alhamdulillah BLT Rp200 Ribu Rapel 2 Kali Cair Lagi via Pos untuk 14 Ribu KPM BPNT Murni Plus PKH 21 Maret, Cek Daerahnya!

Penerima bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan adalah 18,8 juta KPM BPNT murni dan KPM BPNT+PKH dengan nominal pencairan sebesar Rp600 ribu.

Sasaran penerima bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan telah ditetapkan oleh Kemensos RI melalui tahapan validasi dan verifikasi data.

Sebelum menyalurkan BLT Mitigasi Risiko Pangan, Pusdatin Kemensos RI terus melakukan pembaruan data kelayakan penerima berdasarkan hasil usulan atau rekomendasi dari Pemerintah daerah serta data DTKS Kemensos terbaru.

Lalu apakah BLT Mitigasi Risiko Pangan sudah dicairkan?

Dikutip dari AyoJakarta.com melalui unggahan video di kanal YouTube DIARY BANSOS, belum ada proses atau tahapan pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Baca Juga: BLT MRP Masih Terus Ditunggu KPM

Pantauan SIKS-NG para pendamping sosial juga menunjukkan belum adanya progres pencairan bahkan keterangan nama dan periode salur bansos juga belum muncul.

Hal ini dikarenakan Pusdatin Kemensos RI masih terus menghimpun data verifikasi hasil kelayakan penerima bansos yang dilakukan oleh Pemerintah daerah masing-masing.

Verifikasi dan validasi data dilakukan dengan mengecek data DTKS terbaru dan dipadankan data Dukcapil sehingga daftar penerima bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan tepat sasaran dan layak.

Kemensos RI juga masih melakukan tahapan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yang nantinya akan diserahkan kepada Kemenkeu sebagai dasar pencairan bantuan BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Akan tetapi, ada salah satu KPM yang mengunggah surat undangan dari PT Pos Indonesia terkait adanya pencairan bansos MRP di kantor pos Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret jam 8.00 WIB.

Baca Juga: 28 Ribu Lebih KPM BPNT Murni dan PKH Banjir Berkah Cair BLT Rp400 Ribu via Pos Tanggal 21 Maret, Anda Salah Satunya yang Beruntung?

Apakah bantuan tersebut adalah BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp600 ribu?

Berdasarkan analisis dari pendamping sosial, jika melihat format dan isi dari undangan PT Pos Indonesia tersebut, bantuan tersebut adalah bansos MRP berupa Cadangan Beras Pemerintah 10 kg.

Karena keterangan pembagian bansos bukanlah BLT yang berbentuk uang tunai melainkan bansos MRP berupa barang.

BLT Mitigasi Risiko Pangan ditargetkan akan dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024, seperti yang sudah diinformasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Jika tanggal 10 April 2024 adalah Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama di tanggal 8-9 April, maka penyaluran bantuan BLT Mitigasi Risiko Pangan akan dicairkan di minggu awal Maret 2024 atau tanggal 1-7 April 2024.

Atau, mungkin bisa disalurkan bersamaan dengan pencairan BPNT tahap 2 dan 3 periode Februari-Maret melalui PT Pos Indonesia di minggu terakhir bulan Maret 2024.

Bagi KPM yang ingin mengecek status pencairan terbaru BLT Mitigasi Risiko Pangan, dapat bertanya kepada pendamping sosial terkait progres tahapan pencairan bansos di akun SIKS-NG sehingga hasilnya lebih valid.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# mitigasi risiko pangan
# BLT
# Bansos

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.