Pencairan Bansos PKH dan BPNT Kembali Digencarkan, KPM Berpotensi Terima Hingga Rp3,2 Juta

AYOJAKARTA.COM - Program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah melalui skema PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) kembali disalurkan secara masif melalui bank-bank Himbara.

Penyaluran bantuan ini menjadi angin segar bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah.

Sejak pertengahan Juni 2025, tanda-tanda penyaluran bansos mulai terlihat, terutama dari BRI dan BNI, yang menyalurkan bantuan PKH dan BPNT secara serentak.

Baca Juga: Update Bansos Tahap 2 Tahun 2025, PKH dan BPNT Sudah Cair di Berbagai Bank

Proses ini masih berlangsung secara bertahap, menyasar masyarakat yang terverifikasi layak menerima bantuan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Total Bantuan Mencapai Rp3,2 Juta

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan PKH berpotensi mendapatkan bantuan hingga Rp2,6 juta.

Jumlah tersebut dihitung berdasarkan komponen anggota keluarga seperti balita, ibu hamil, lansia, dan anak usia sekolah. Misalnya:

Baca Juga: Deretan Event Seru Warnai Perayaan HUT ke-498 Kota Jakarta, Dari Job Fair hingga Malam Hiburan

• Komponen balita atau ibu hamil: Rp750.000 per jiwa (maksimal 2 jiwa = Rp1,5 juta)
• Komponen pendidikan anak SMA: Rp500.000
• Komponen lansia: Rp600.000

Jika ditambah dengan bantuan BPNT sebesar Rp600.000, maka total bantuan yang diterima oleh KPM bisa mencapai Rp3,2 juta. Angka ini tentu menjadi kabar baik di tengah berbagai tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Penyaluran Bertahap di Berbagai Daerah

Penyaluran bansos PKH dan BPNT dimulai sejak 11 Juni 2025 di Provinsi Aceh melalui Bank BSI. Kemudian disusul Bank Mandiri pada 12 Juni, dan BRI serta BNI pada 13 Juni. Berikut daftar wilayah yang sudah mulai menerima bantuan:

Baca Juga: Aroma Nusantara Tembus Korea Selatan, BNI Fasilitasi 3 UKM RI Pameran di Seoul

- Subang dan Garut (Jawa Barat)
- Jember (Jawa Timur)
- Depok (Jawa Barat)
- Pontianak (Kalimantan Barat)
- Palangkaraya (Kalimantan Tengah)
- Sigi (Sulawesi Tengah)

Masyarakat diimbau untuk mengecek saldo bantuan melalui KKS masing-masing dan memastikan data kependudukan serta komponen keluarga sudah sesuai.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, disarankan segera melakukan konfirmasi kepada pendamping PKH untuk perbaikan data.

Validasi dan Penonaktifan Penerima Tak Layak

Pemerintah juga menegaskan bahwa sebanyak 1,9 juta KPM telah dinonaktifkan dari daftar penerima bansos karena tidak lagi memenuhi kriteria.

Baca Juga: Republikorp Perkuat Konektivitas Teknologi Global demi Pertahanan Nasional yang Mandiri

Umumnya mereka berasal dari golongan desil 5 hingga 10, dengan indikator seperti kepemilikan aset mewah, kondisi rumah, serta status sosial ekonomi yang membaik.

Sebaliknya, penerima dari desil 1 hingga 4 tetap menjadi prioritas, dengan desil 1 dan 2 mendapat perhatian utama.

Pemerintah melakukan proses verifikasi secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan ketepatan penyaluran bantuan.

Selain PKH dan BPNT reguler, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan tambahan, seperti:

Baca Juga: Kolaborasi Global di RESILIENCE 2025: Alam Jadi Kunci Ketahanan Iklim

• Beras 20 kg untuk seluruh KPM
• Penebalan bansos tunai senilai Rp400.000 untuk periode Juni dan Juli 2025

Nantinya bantuan tambahan ini akan menyasar sekitar 18,3 juta KPM dan dijadwalkan cair pada akhir Juni 2025.***