TEBET, AYOJAKARTA.COM – Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus telah memasuki tahap 2 pada tahun ini. Mekanisme pendataan yang sebelumnya terdiri dari 8 tahap, kini disederhanakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta hanya menjadi 4 tahap. Data Terpadu Pemprov DKI saat ini menjadi dasar dalam proses pendataan peserta KJP Plus Tahap 2 Tahun 2020.
Di tengah pandemi Covid-19, penyederhanaan mekanisme ini mengurangi pertemuan tatap muka dan kerumunan dalam mengumpulkan berkas-berkas pendataan KJP Plus Tahap 2 Tahun 2020. Namun, masih banyak wali murid yang mengeluhkan nama anak mereka tidak terdaftar dalam calon penerima sejak pendataan diumumkan 1 Oktober 2020.
“Anak saya belum ada namanya. Padahal saya udah data nama anak di link sampai sekarang. Belum ada balasan.. saya pusing mikirin yg satu ini soalnya sekolah swasta. SPP harus bayar sekali lagi,” komentar Ningsih, salah seorang netizen pengguna Facebook.
“Maaf bun, kasih masukan yg paham. Kemaren saya daftar sekolah SD lewat jalur afirmasi harusnya kan udah masuk DTKS, kok dari sekolah ga ada datanya? Itu gimana ya?,” komentar akun Facebook bernama Atiek.
Nah, jika nama murid atau anak kalian tidak terdaftar dalam data calon penerima, kalian dapat hubungi Pusdatin Jamsos yang merupakan unit pelaksana teknis dinas dalam pengelolaan data dan sistem informasi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan kelurahan tempat tinggal masing-masing.
Silakan akses link di sini: https://pusdatin-dinsos.jakarta.go.id/
Adapun rincian mekanisme baru untuk pendataan KJP Plus Tahap 2 Tahun 2020 sebagai berikut :
· Dinas Pendidikan mengumumkan data calon penerima sementara yang berasal dari Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui sekolah (1 - 8 Oktober 2020);
· Calon penerima melengkapi berkas melalui sekolah (1 - 8 Oktober 2020);
· Verifikasi kelengkapan berkas calon penerima (9 - 12 Oktober 2020);
· Data final penerima ditetapkan (13 - 15 Oktober 2020).
Adapun besaran dana perbulan yang akan diterima calon penerima KJP Plus Tahap 2 Tahun 2020 adalah :
Tingkat SD/Sederajat: Dana sebesar Rp250 ribu perbulan. Dana itu akan dibagi menjadi dana rutin Rp135 ribu dan dana berkala Rp115 ribu. Serta ada SPP tambahan khusus untuk SD swasta Rp130 ribu.
Tingkat SMP/Sederajat: Dana sebesar Rp300 ribu perbulan. Dana itu akan dibagi menjadi dana rutin Rp185 ribu dan dana berkala Rp115 ribu. Serta ada SPP tambahan khusus untuk SMP swasta Rp170 ribu.
Tingkat SMA/Sederajat: Dana sebesar Rp420 ribu perbulan. Dana itu akan dibagi menjadi dana rutin Rp235 ribu dan dana berkala Rp185 ribu. Serta ada SPP tambahan khusus untuk SMA swasta Rp290 ribu.
Tingkat SMK/Sederajat: Dana sebesar Rp450 ribu perbulan. Dana itu akan dibagi menjadi dana rutin Rp235 ribu dan dana berkala Rp215 ribu. Serta ada SPP tambahan khusus untuk SMK swasta Rp240 ribu.
PKBM: Khusus untuk pusat kegiatan belajar masyarakat akan mendapatkan dana sebesar Rp300 ribu perbulan. Dana itu akan dibagi menjadi dana rutin Rp185 ribu dan dana berkala Rp115 ribu.
Lembaga kursus: Khusus untuk lembaga kursus pelatihan akan mendapatkan dana sebesar Rp1,8 juta per semester.
Selama Covid-19 ini, dana rutin dan dana berkala dapat digunakan setiap bulan untuk belanja kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan. Untuk kebutuhan pendidikan ialah termasuk menunjang biaya komunikasi pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Share this article
Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus telah memasuki tahap 2 pada tahun ini. Mekanisme pendataan yang sebelumnya terdiri dari 8 tahap, kini disederhanakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta hanya menjadi 4 tahap.