Catat! 2 Kriteria NIK Warga Jakarta Akan Dinonaktifkan Dukcapil Mulai Akhir April 2024, Ini Cara Cek Secara Online

Ilustrasi Identitas Kependudukan Digital
Ilustrasi Identitas Kependudukan Digital

AYOJAKARTA.COM - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta akan segera menonaktifkan nomor induk kependudukan warga mencapai 92.423 NIK.

Mulai pekan depan (akhir April), Dukcapil Jakarta akan melakukan penataan kependudukan di wilayah Provinsi Jakarta.

Cara mengecek aktif atau tidaknya NIK bisa secara online dengan mengakses laman https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/.

Dukcapil Jakarta memang sudah melakukan sosialisasi secara berkala sejak pertengahan tahun 2023 terkait penataan kependudukan di wilayah Provinsi Jakarta.

Baca Juga: KTP Warga DKI Jakarta yang Tinggal di Luar Kota Akan Segera Dinonaktifkan, Cek Kamu Masih Aktif atau TIdak di Sini

Untuk proses penataan kependudukan akan ada penertiban dan validasi data warga Jakarta kembali baik yang masih berdomisili atau tidak berdomisili di Jakarta akan tetapi memiliki keterangan KTP-el masih sebagai warga Jakarta.

Biasanya warga tersebut berpindah tempat kerja atau sedang merantau kuliah di luar Jakarta sehingga penertiban NIK akan mulai dilakukan.

Untuk progres penataan Kependudukan, pihak Dukcapil sudah mengajukan data-data NIK warga Jakarta yang akan dinonaktifkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dengan rincian sebanyak 92.423 Nomor Induk Kependudukan akan mulai dinonaktifkan di akhir April 2024.

Baca Juga: Ini yang Akan Dialami Wajib Pajak Jika Melewati Batas Waktu Pemadanan NIK Menjadi NPWP, Segera Urus!

Dengan rincian sebanyak 81.119 di antaranya adalah NIK warga yang sudah meninggal dunia dan 11.374 NIK sisanya adalah warga yang masih hidup, tetapi tercatat beralamat di wilayah RT yang sudah dihapus.

Berikut dua kriteria warga Jakarta yang akan terdampak pada sistem penonaktifan nomor induk kependudukan.

- Warga yang sudah meninggal dunia, tercatat ada 81.119 NIK.

- Warga sudah tidak menempati hunian di Jakarta atau pindah ke luar Jakarta sehingga rumah tangga bisa beralih fungsi menjadi fasilitas lain seperti stadion, tempat perbelanjaan, apartemen, perkantoran atau GOR, tercatat ada 11.374 NIK.

Baca Juga: Jangan Mangkir! Wajib Pajak Perlu Lakukan Pemadanan Data NIK KTP dengan NPWP Sebelum Desember 2023 Berakhir

Ia menyarankan warga Jakarta yang telah menetap di daerah lain agar segera mengurus perpindahan dokumen kependudukan.

Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari kebijakan yang diterapkan di daerah tempat tinggal saat ini.

Dikutip AyoJakarta.com dari YouTube tvOneNews pada Selasa, 23/4/24, Kepala Dinas Dukcapil Jakarta Budi Awaludin menjelaskan bahwa warga Jakarta jika telah menetap di daerah lain untuk segera mengurus dokumen untuk kepindahan alamat domisili yang tercantum di dalam NIK kependudukan.

Pendataan warga Jakarta akan terus dilanjutkan untuk warga Jakarta yang kini tinggal di luar daerah sehingga NIK dapat segera dinonaktifkan.

Baca Juga: Langkah-Langkah Validasi Data NIK Jadi NPWP, Segera Lakukan Sebelum 31 Desember 2023!

Memang usulan penonaktifan NIK warga Jakarta yang terutama sudah tidak tinggal domisili di Jakarta memang memberikan dampak yang signifikan apalagi warga tersebut merantau untuk bekerja atau kuliah.

Pihak Dukcapil Jakarta juga memberikan kesempatan bagi warga yang terdampak penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mengajukan keberatan.

Caranya dengan membuat permohonan keberatan dan diajukan kepada warga ke posko pengaduan di kantor kelurahan domisili masing-masing.

Nantinya jika ada masyarakat yang merasa keberatan maka petugas Dukcapil akan menghubungi RT/RW untuk melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.

Baca Juga: Wajib Pajak Harus Tahu! Ini Cara Memadankan NIK Jadi NPWP, Gampang Banget

Jika memang sudah tidak beraktivitas secara permanen di Jakarta maka pihak Dukcapil akan memberikan saran untuk warga tersebut mengurus kepindahan apabila sudah tidak tinggal dan berdomisili di Jakarta dan dapat memiliki data kependudukan di domisili sekarang.

Lalu bagaimana cara mengecek data NIK masih aktif atau tidak?

Dikutip AyoJakarta.com dari Instagram @dukcapiljakarta pada Selasa (23/4/2024), berikut cara mengecek aktif atau tidaknya NIK warga Jakarta.

Baca Juga: Berikut Cara Validasi NIK Jadi NPWP Lengkap dengan Cara Cetak Kartu, Buruan Sebelum 31 Desember!

- Akses laman situs https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/.

- Pilih menu "Cek Pembekuan Warga" pada halaman utama.

- Masukkan 16 digit NIK KTP DKI pada kolom yang tersedia.

- Masukkan captcha yang tertera pada kolom captcha.

- Klik tombol "Cari Data Pembekuan".

- Halaman akan menampilkan status NIK KTP termasuk dalam daftar dibekukan/dinonaktifkan atau tidak.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# kriteria
# Dukcapil
# cek
# online
# Cara
# nik
# Jakarta

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.