Bharada E Langgar Klausul Perjanjian Dengan LPSK? Begini Kata Susno Duadji

Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji
Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji

AYOJAKARTA.COM - Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji ikut menanggapi kontroversi pencabutan perlindungan terhadap Bharada E atau Richard Eliezer oleh LPSK.

Menurut Susno Duadji, LPSK tidak bisa serta merta langsung menghentikan perlindungan kepada Bharada E hanya karena adanya wawancara.

Namun harus dilihat kembali klausul atau perjanjian dalam aturan perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada Bharada E.

Baca Juga: LENGKAP! Berikut Jadwal Resmi SNPMB 2023 dari Kemendikbud Tahap UTBK-SNBT Beserta Syaratnya

Sunso Duadji mengatakan bahwa harus diperhatikan terlebih dahulu bunyi dari aturan yang harus dipatuhi oleh Bharada E pada masa perlindungan.

Hal itu disampaikan oleh Susno Duadji pada siaran Metro TV seperti dilansir Ayojakarta.com Selasa (14/3).

Susno juga mengatakan bahwa mungkin ini bisa saja ada sebuah konflik kepentingan yang tersembunyi disana.

Baca Juga: Ustaz Abdul Somad Ingatkan Wanita Haid Tak Boleh Pegang Al Qur’an, Bagaimana Jika Baca Lewat Aplikasi?

“Seperti ada suatu konflik kepentingan. Si Eliezer statusnya sudah terhukum, berstatus sebagai narapidana, dengan hukuman 1,5 tahun penjara,” ujar Susno.

“Dan dia di dalam hukuman masa perlindungan LPSK bisa saja waktu itu belum selesai, biasanya perlindungan LPSK dilakukan per 3 bulan sesuai dengan kepentingan dan perjanjian,” tambahnya.

Susno pun mempertanyakan aturan disiplin yang ada di dalam perjanjian antara LPSK dan Bharada E yang harus dipatuhi.

“Nah sekarang apa aturan disiplin yang harus dipatuhi oleh Bharada Eliezer itu tertuang di dalam surat pernyataan perlindungan terhadap dirinya,” ujanya.

Baca Juga: Pernah Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara, Rumah Dito Mahendra Digerebek KPK, Nyai: Jantung Aman?

“Perlu kita baca dan pelajari klausul-klausul apakah dia boleh berwawancara atau diwawancarai tanpa seizin daripada LPSK pada saat ia berada di dalam tahanan di rutan atau di penjara, nah ini yang jadi pertanyaan,” sambung Susno.

Menurut Susno, adanya wawancara seperti keluar dari sidang dan menemui awak media juga merupakan hak publik untuk mengetahui informasi.

“Tetapi kalau untuk wawancara nonstop yang misalnya dia baru keluar sidang kode etik atau keluar dari sidang pidana di pengadilan tentunya tidak bisa dilarang untuk dia berbicara. Karena hak publik untuk mendapat informasi,” kata Susno.

“Tetapi kalau dia sedang berada di tahanan Bareskrim dan statusnya dia sebagai terpidana di dalam perlindungan, maka LPSK juga tidak bisa mengatakan serta merta perlindungan dihentikan karena ada wawancara dengan tv swasta,” terangnya.

Baca Juga: Siap-siap Senang! Inilah Penerima Bantuan Khusus Ramadan, Beras 10 Kg, Telur dan Daging Ayam!

Namun terkait wawancara dengan TV swasta tersebut, harusnya pihak LPSK juga harus melihat kembali aturan klausul pada perjanjian perlindungan.

“Ini harus dilihat dulu apa bunyi dari disiplin atau aturan atau ketentuan yang harus dipenuhi oelh eliezer pada saat dia di dalam masa perlindungan,” tegas Susno.

“Ada atau tidak klausul yang menyatakan tidak boleh berwawancara atau diwawancarai selama masa tahanan baik di penjara maupun di Bareskrim,” imbuhnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# perlindungan fisik
# klausul
# Richard Eliezer
# Narapidana
# Bharada E
# LPSK
# perjanjian
# Susno Duadji

News Update

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.