Dianggap Simpatisan Salah Satu Paslon Capres-Cawapres, Bivitri Susanti Ungkap Bayaran yang Diterima di Film Dirty Vote

Dianggap Simpatisan Salah Satu Paslon Capres-Cawapres, Bivitri Susanti Ungkap Bayaran yang Diterima di Film Dirty Vote
Dianggap Simpatisan Salah Satu Paslon Capres-Cawapres, Bivitri Susanti Ungkap Bayaran yang Diterima di Film Dirty Vote

AYOJAKARTA.COM -- Selain Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari, publik juga menyoroti sosok Bivitri Susanti yang terlibat dalam film dokumenter Dirty Vote.

Tiga akademisi yang dikenal sebagai pemeran dalam Dirty Vote dan merupakan Ahli Hukum Tata Negara, dianggap berafiliasi dengan salah satu peserta pilpres.

Sehubungan dengan adanya anggapan tersebut, Bivitri Susanti yang merupakan salah satu pemeran Dirty Vote memberi sejumlah penjelasan.

Baca Juga: 5 Kejanggalan Film Dirty Vote: Zainal Arifin, Bivitri, dan Feri Ternyata Pernah Terlibat 'Hubungan' dengan Mahfud MD

Banyak menyajikan fakta dari sejumlah media, sejumlah kalangan berharap data-data tersebut bisa dijadikan sebagai laporan kepada penyelenggara pemilu.

Terkait dengan adanya harapan tersebut di masyarakat, Bivitri mempersilahkan kepada siapapun untuk bisa menindak-lanjuti secara hukum.

“Jadi kalau mau dibawa ya sangat bisa, karena yang bisa membawa persoalan kecurangan bukan masyarakat sipil sebenarnya, tetapi para peserta pemilu,” jelas Bivitri.

Lebih lanjut Bivitri juga menjelaskan perihal kuantitas data-data potensi kecurangan yang dimiliki oleh para partai peserta pemilu.

Baca Juga: Bivitri Susanti Ungkap Isi Film Dokumenter Dirty Vote yang Sebenarnya, Ternyata Gambarkan Potensi Ini

Menurut Bivitri, data-data dalam tayangan Dirty Vote diambil dari sejumlah media yang sudah pasti tersaji ke publik.

Karenanya Bivitri tidak menampik pernyataan Jusuf Kalla perihal kuantitas data yang bisa disajikan di film Dirty Vote.

“Kami jaga betul semua hal yang dipaparkan di film adalah yang sudah terpublikasi, kalo Pak JK bilang baru 25 persen, karena itu yang aman secara legal,” jelasnya.

Tujuan beredarnya tayangan film Dirty Vote saat memasuki masa tenang, menurut Bivitri bukan untuk mempengaruhi elektabilitas salah satu paslon.

Baca Juga: Dianggap Bernuansa Politik Devide Et Impera, Tiga Ahli Hukum Tata Negara dan Sutradara di Film Dirty Vote Terancam Pidana

Fakta perlunya ada pembahasan mengenai sistem kenegaraan yang lebih transparan, menurut Bivitri merupakan esensi dan perlu dipahami.

“Bagi kami biar orang-orang membincangkan ini dulu, bahwa ada sesuatu yang harus dibicarakan lebih dari siapa yang menang, itu yang kami inginkan,” jelasnya.

Selain perlu ada perbincangan, film Dirty Vote menurut Bivitri merupakan salah satu upaya untuk mencegah potensi kecurangan secara struktural dan masif.

Baca Juga: Film Dokumenter Dirty Vote Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Zainal Arifin: Ini Risiko, Hadapi Saja

Dalam pelaksanaan demokrasi yang diselimuti dengan ambisi kekuasaan, upaya manipulasi berpotensi untuk bisa terjadi.

Film Dirty Vote, secara keseluruhan merupakan sebuah rangkaian peristiwa yang perlu menjadi sebuah refleksi pelaksanaan dan transisi demokrasi.

Sejalan dengan proses perhitungan cepat yang masih berlangsung dan menimbulkan persoalan, Bivitri mengaku sudah lebih dahulu memprediksi.

“Kami tidak kaget sebenarnya, karena itulah yang akan dihasilkan dari sebuah sistem yang memang disalah gunakan oleh yang punya kekuasaan,” ungkap Bivitri.

Baca Juga: Film Dirty Vote Mengungkap Fakta di Balik Kemenangan SBY atas Prabowo! Berapa Persentasenya?

Menyikapi tanggapan sebagian kalangan sebagai artis bayaran, Bivitri Susanti memberikan pernyataan sanggahan.

“Ngomong-ngomong buat yang menuduh macam-macam saya timnya 01 atau 03, saya sebagai artis tidak dibayar sama sekali,” tegas Bivitri.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# DIRTY VOTE
# Bivitri Susanti
# Feri Amsari
# Film
# Zainal Arifin

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.