AYOJAKARTA.COM - Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sepakat enggan memindahkan ibukota dari Jakarta ke IKN seandainya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024.
"Bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul," jelas Anies dikutip dari KompasTV, Senin 27 November 2023.
Dia menambahkan jangan sampai pembangunan dipusatkan hanya di satu lokasi saja, yang justru menimbulkan ketimpangan baru.
Baca Juga: Pilpres 2024: Munculkan Ahmad Heryawan, PKS Tantang Ridwan Kamil Kuasai Jabar
"Inilah visi kita, semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, di seluruh wilayah Indonesia," tambah dia.
Pendapat Anies tersebut sebelumnya didahului oleh pernyataan Partai Keadilan Sosial yang terang-terangan menolak pemindahan ibukota ke IKN.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan ada tiga alasan penolakan tersebut.
Pertama, dari sudut pandang historis, Syaikhu mengatakan, DKI Jakarta adalah tempat Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya dilahirkan.
"Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana ibu kota negara ditempatkan," katanya.
Kedua, dari sudut pandang pembangunan, PKS memandang menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota, melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.
"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," ujar Syaikhu.
Baca Juga: Jelang Kampanye, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Pastikan Tidak Ada Kecurangan Dalam Pemilu 2024
"Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," imbuhnya.
Ketiga, dari sudut pandang keberlanjutan, PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam hal ini Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
"Pulau Kalimantan adalah paru-paru Indonesia, bahkan kalimantan adalah paru-paru dunia. Sehingga Kalimantan harus dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau," kata Syaikhu.
"Yaitu ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang memajukan keragaman hayati dan kelestarian lingkungan hidup. Green economy, green jobs, adalah masa depan Indonesia, dan Kalimantan akan menjadi motor utama dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia," pungkasnya.
Share this article
Anies dan PKS menolak pindah ibukota ke IKN. Fokus pada pemerataan dan pertumbuhan ekonomi hijau di berbagai wilayah.