Meski Digeruduk Anggota Komisi III DPR karena Dianggap Sensitif, Mahfud MD Ogah Cabut Statement DPR Markus

Menkopolhukam Mahfud MD
Menkopolhukam Mahfud MD

AYOJAKARTA.COM – Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD saat rapat dengan Anggota Komisi III DPR RI terkait dengan Mafia Kasus atau Markus menimbulkan DPR geram.

Banyak Anggota Komisi III DPR yang meminta agar statement nya terkait DPR Markus segera di klarifikasi bahkan minta dicabut.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD mengatakan tidak akan mencabut pernyataannya terkait dengan DPR Markus.

Baca Juga: Kritik Mahfud MD Habis-habisan di Rapat Komisi III DPR, Arteria Dahlan Ancam Perkarakan dan Ingatkan Azab Alla

Ia pun kembali menjelaskan bahwa saat dirinya belum selesai berbicara soal DPR Markus sudah banyak dipotong atau diinterupsi oleh Anggota Komisi III DPR.

Menko Polhukam kembali menjelaskan bahwa peristiwa yang dimaksud dengan DPR Markus adalah peristiwa pada tanggal 17 Februari 2005 yang telah berlalu.

Saat itu Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dituding sebagai Ustaz di Kampung Maling oleh salah satu Anggota DPR sehingga membuat para jaksa.

Baca Juga: Pilu Kondisi Timnas U-20 Indonesia Setelah Dicoret FIFA, Nova Arianto : Saya Tidak Bisa Terima!

“Kemudian saudara, saya bicara Markus ini tadi saya kan dipotong bicaranya,” ujar Mahfud MD dikutip ayojakarta.com melalui YouTube KOMPASTV, Kamis (30/3/2023).

“Pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2005 namanya peristiwa ustaz di kampung maling, pada waktu itu Jaksa Agung ketika itu Abdul Rahman Saleh,” sambungnya.

Menurutnya pada saat itu terjadi sidang gabungan Komisi II dan Komisi III DPR dengan pihak Kejaksaan.

Pernyataan Anggota DPR pada saat itu membuat jaksa marah dan membongkar sisi buruk dari salah satu anggota DPR.

Baca Juga: Hati-hati, Tidur Setelah Sahur Bisa Picu 4 Masalah ini, Simak Penjelasannya!

Mengatakan bahwa setelah marah-marah di sidang namun masih saja mengurus perkara dan titip kasus di Kejaksaan.

“Di sidang gabungan Komisi II dan III itu dituding-tuding, saudara jaksa itu baik sekali tapi saudara seperti ustaz di kampung maling, Kejaksaan itu kotor semua itu ada nanti di google aja,” jelas Mahfud MD.

“Peristiwa itu jelas, lalu jaksa-jaksa marah, kurang aja kamu katanya kepada anggota DPR, kurang aja kamu kami dianggap maling ini dianggap ustaz,” imbuhnya.

Baca Juga: Kisah Asmara Tiara Andini dan Alshad Ahmad Terombang-ambing karena Kasus Nissa Asyifa, Netizen Sebut Karma!

“Habis marah-marah gini ngurus perkara, nitip pejabat nitip ini, itu kan yang saya katakan begitu, tapi terus dipotong,” sambungnya.

Mahfud MD kembali menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan peristiwa DPR yang lalu atau sebelumnya bukan DPR sekarang.

Meskipun ada anggota DPR yang sekarang pun ia kembali menegaskan bahwa tidak akan membongkarnya atau menyebutkan dalam rapat.

Baca Juga: Inilah 3 Negara yang Jadi Kandidat Pengganti Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U20, Mana Saja?

“Bukan DPR yang sekarang, DPR yang lalu. Tapi terus dipotong, DPR sekarang meskipun misalnya ada ndak mungkin dong nyebut” ungkap Mahfud MD.

Meskipun ada yang meminta dirinya untuk menyebut siapa anggota DPR itu, Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya tidak bodoh untuk menyebut orang yang nantinya bisa menjadi masalah.

“Ndak, begitu bodohnya saya nyebut orang, jadi perkara juga. Sudah lah nanti kan ada para penegak hukum,” jelasnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# DPR Mafia Kasus
# DPR Markus
# Menkopolhukam Mahfud MD
# arteria dahlan

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.