AYOJAKARTA.COM -- Wacana pembuatan partai politik oleh Presiden Ketujuh RI Joko Widodo setelah purna tugas dan dipecat PDIP semakin santer.
Sebelumnya, kabar Joko Widodo berencana akan menggagas lahirnya Partai Super Terbuka mencuat setelah statusnya sebagai kader PDIP diberhentikan oleh Sekjen PDIP.
Meski sempat disikapi oleh sebagian kalangan sebagai bentuk kritik atas sikap PDIP yang dianggap inklusif, sinyal pernyataan Joko Widodo soal parpol baru kini justru mengental.
Kian menguatnya gagasan untuk membuat parpol, kini mengundang polemik akan adanya ketidak harmonisan antara Joko Widodo dengan pemerintah.
Terlebih karena pernyataan terkait rencana pembentukan parpol berlabel Super Terbuka juga telah disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pro Jokowi, Budi Arie Setiadi.
Dalam keterangan tertulis, Budi Arie yang sempat menjabat Menkominfo di era Presiden Joko Widodo dan kini menjabat Menteri Koperasi, meminta publik untuk menunggu.
“Partai Super Terbuka, ya sudah terjemahin saja, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, tunggu saja,” tegas Arie.
Menyikapi rencana pembentukan partai Super Terbuka oleh Joko Widodo, Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menilai gagasan tersebut sebagai kebebasan berdemokrasi.
Melalui Partai Super Terbuka yang diinisiasi Jokowi, seluruh kalangan masyarakat menurut Andy akan memiliki kesempatan untuk bisa menanam saham.
“Jadi partai Super Terbuka adalah partai perorangan, itu adalah lawan dari partai milik elit, keluarga, atau milik kelompok-kelompok tertentu saja,” jelas Andy.
Meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden, sejumlah pejabat dan kalangan masyarakat masih tetap antusias saat menyambut kedatangan Joko Widodo.
Masih besarnya keinginan masyarakat berdekatan dengan Jokowi, menurut Arya Fernandes selaku Pengamat Politik CSIS tidak lain karena pengaruhnya di pemerintahan.
Keterlibatan sejumlah orang terdekat di lingkup keluarga Jokowi seperti Gibran, Kaesang dan Bobby membuat ingatan publik masih belum sepenuhnya lepas.
Sehubungan dengan wacana pembentukan partai Super Terbuka yang digagas Jokowi, Pengamat Politik Hendri Satrio memberi tanggapan.
Menurut Hendri, dukungan masyarakat yang dialamatkan kepada Presiden Ketujuh RI tidak sepenuhnya mencerminkan fakta dalam bilik suara.
Keinginan Joko Widodo untuk membuat sebuah parpol yang bermuara pada penggalangan kekuatan untuk meraih kekuasaan melalui Gibran, menurut Hensat masih terlalu prematur.
Berbagai wacana dan geliat terkait dengan upaya pendeklarasian partai politik, menurut Hensat lebih merupakan kritik mantan Presiden terhadap sistem kepartaian di Indonesia.
“Ya itu kritik Pak Jokowi terhadap sistem partai nasional, bukan keinginan murni untuk membentuk parpol,” jelasnya.***

Share this article
Kabar Joko Widodo berencana akan menggagas lahirnya Partai Super Terbuka mencuat setelah statusnya sebagai kader PDIP diberhentikan.