Tanggapi Permintaan Warganet yang Ingin DPR dan Parpol Dibubarkan, Mahfud MD: Itu Pilihan yang Sangat Jelek!

Menko Polhukam Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD

AYOJAKARTA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi permintaan dari warganet yang meminta DPR dan partai politik dibubarkan.

Menurutnya hal tersebut merupakan pilihan yang sangat jelek jika sampai DPR dan partai politik (parpol) ditiadakan di Indonesia.

Ia menegaskan kembali bahwa lebih baik memiliki DPR dan parpol meskipun jelek daripada tidak memiliki DPR dan parpol di negara Indonesia.

Baca Juga: Babak Kedua Siap Dimulai! Sempat Dibombardir Anggota DPR RI, Data TPPU Mahfud MD dan Sri Mulyani Positif Sama

“Bubarkan DPR bubarkan parpol, saudara itu adalah pilihan yang sangat jelek,” ujar Mahfud MD dikutip AyoJakarta.com melalui YouTube Masjid Kampus UGM, Rabu (5/4/2023).

“Saya ingin tegaskan daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek,” imbuhnya.

Menko Polhukam kemudian memberikan penjelasan mengapa membubarkan DPR dan partai politik adalah pilihan yang kurang tepat.

Baca Juga: Mau RUU Perampasan Aset Disahkan, Mahfud MD Bongkar Borok Koruptor: Tukar Duit di Singapura, Ngaku Hasil Judi

Hal ini berkaitan dengan jika tidak ada lagi DPR dan partai politik maka negara akan berubah menjadi negara monarki.

Menurutnya jika berubah menjadi negara monarki maka akan ada potensi kesewenang-wenangan di negara apapun.

Jika sampai kewenangan ini terlalu besar maka rakyat tidak bisa berbuat apapun untuk mengontrol, berbeda dengan demokrasi yang masih ada sebagai kontrolnya.

Baca Juga: Berikan Pujian, Mahfud MD Sebut Sri Mulyani adalah Menkeu Terbaik, tapi.....

“Kalau negara berubah menjadi monarki, potensi kesewenang-wenangan di dalam negara apapun. Kalau monarki itu kesewenang-wenangannya besar,” kata Mahfud MD.

“Sementara masyarakat tidak punya peluang peluang untuk mengontrol,” sambungnya.

Menko Polhukam mencontohkan suatu peristiwa bersejarah Islam, pada saat sejarah kebangunan Khilafah Islam banyak pelanggaran dan kewenangan luar biasa yang banyak terjadi.

Baca Juga: Makin Terang! Mahfud MD Sebut Transaksi Janggal Rp349 T di Kemenkeu Sudah Clear, Ternyata Ini Maksudnya

Sehingga banyak adanya pembunuhan terhadap para ulama yang terjadi pembunuhan terhadap para ulama di Khilafah Islam karena adanya perbedaan pendapat.

“Coba kalau demokrasi meskipun partainya jelek, bisa dia punya peluang konstitusi mengatakan gitu dalam situasi tertentu partai meskipun jelek ini bisa dipakai untuk memperbaiki negara,” ungkap Mahfud MD.

Menurutnya Indonesia tetap harus demokrasi, pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama.

Baca Juga: Meski Dinilai Jelek dan Sempat Debat Panas, Mahfud MD Tak Ingin DPR dan Parpol Dibubarkan, Ini Alasannya

Selain itu partai politik menurut Menko Polhukam dibangun salah satunya untuk rekrutmen kepemimpinan bangsa sehingga parpol harus tetap ada di Indonesia tidak boleh dibubarkan.

Maka dari itu himbauan kepada masyarakat agar bersaing untuk memilih pemimpin yang benar dalam memilih wakil rakyat yang benar pula.

“Yang terakhir saudara, tidak ada partai politik itu jelek bener tidak ada partai politik itu yang baik bener. Di partai apapun ada orang baiknya tapi di partai apapun juga ada koruptornya,” ujar Mahfud MD.

“Oleh sebab itu ini yang harus diperbaiki dan bagi kaum muslimin karena partai politik itu sama fungsinya adalah untuk memperbaiki dan tidak ada kebaikan mutlak satu partai maka kita ini umat Islam itu boleh memilih partai apa saja,” tambahnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# parpol
# Khilafah Islam
# DPR
# Mahfud MD

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.