AYOJAKARTA.COM – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat bahwa sebaiknya KPK tidak melulu melakukan penangkapan atau OTT.
Sentilan ini Luhut utarakan saat memberikan sambutan pada acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas KPK pada Selasa, 20 Desember 2022 di Jakarta yang mana dihadiri oleh Luhut.
Baca Juga: Chef Arnold Jadi Koki di KTT G20, Masakannya Langsung Dipantau Jokowi hingga Luhut Binsar
Menko Marves mengkritik perihal KPK yang kerap kali melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Menurutnya penindakan atau penangkapan ini tidak baik untuk Indonesia.
“Kita ngga usah bicara tinggi-tinggilah, OTT OTT itu kan ngga bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu,” ujar Luhut, dikutip AyoJakarta.com dari Republika pada Rabu, 21 Desember 2022.
Luhut beranggapan bahwa OTT tidak akan menyelesaikan masalah korupsi. Alih alih melakukan OTT, ia memberi saran untuk dilakukannya perombakan sistem keuangan dan birokrasi.
Pengadaan digitalisasi sistem dirasa menjadi jalan yang baik untuk mengatasi masalah korupsi yang mengakar.
“Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita ngga mau maling aja masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga aja kah kau,” ucap Luhut.
Dengan digunakannya sistem digital dalam keuangan maka akan meminimalisir dan bahkan menutup celah bagi para pejabat untuk menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadinya ataupun menyalahgunakan jabatan yang ada.
Baca Juga: Tanggapi Soal Larangan Orang Luar Jawa Nyapres, Fadli Zon Sindir Luhut Binsar: Politik Identitas?
Luhut Binsar Pandjaitan lebih memilih adanya upaya pencegahan daripada upaya penangkapan.
“Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap itu jauh juga ya lihat-lihat lah,” ujar Luhut
“Tapi kalo digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya ngga bisa main-main,” tambahnya.
Mahfud MD selaku Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia mendukung gagasan yang disampaikan oleh Luhut.
Dalam unggahannya di Instagram @mohmahfudmd, Mahfud menuliskan bahwa digitalisasi dalam pemerintahan bisa menutup celah untuk para korupsi.
“Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi,” kata Mahfud MD.
Baca Juga: Luhut Sebut Orang Luar Jawa Jangan Jadi Presiden, Ternyata Ini Alasannya: Mustahil!
Hal ini didukung oleh Pemerintah yang pernah mengajukan RUU tentang Pembatasan Transaksi Dengan Uang Tunai dengan tujuan supaya transaksi tidak memberi celah kepada korupsi.
Menurut informasi dari Mahfud MD, sekarang ini sedang menunggu Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
SPBE dilakukan sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan secara digital agar tidak mudah untuk berkorupsi.
Draft SPBE sudah dikirimkan ke Presiden Jokowi oleh Men-PANRB untuk segera ditandatangani dan disahkan.
Di luar tanggapan Mahfud MD yang setuju dengan Luhut, pernyataan Luhut tentang OTT KPK menuai banyak pro dan juga kontra dari masyarakat.***
Share this article
Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat bahwa sebaiknya KPK tidak melulu melakukan penangkapan atau OTT.