EKSKLUSIF! Tanggapi Perjanjian dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan Bongkar Fakta Sebenarnya: Saya Tidak…

AYOJAKARTA.COM – Isu perjanjian antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhembus kencang jelang.  Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menyampaikan bahwa Anies Baswedan memiliki perjanjian politik dengan Prab
AYOJAKARTA.COM – Isu perjanjian antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhembus kencang jelang. Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menyampaikan bahwa Anies Baswedan memiliki perjanjian politik dengan Prab

AYOJAKARTA.COM – Isu perjanjian antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhembus kencang jelang.

Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menyampaikan bahwa Anies Baswedan memiliki perjanjian politik dengan Prabowo.

Perjanjian tersebut terjadi menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

Baca Juga: Frank Hoogerbeets Viral Usai Prediksi Gempa Turki 3 Hari Sebelumnya, Ini Cuitannya!

“Hutang janji berawal dari ketika Pak Sandiaga Uno sharing bahwa ketika pas lagi Gubernur Wakil Gubernur waktu itu ada perjanjian antara Pak Sandi, Pak Prabowo, dan Pak Anies,” ujar Merry Riana.

“Dan sebenarnya nggak menyebutkan isinya apa tapi masyarakat melakukan rumor dan bilang bahwa isinya bahwa Pak Anies nggak akan nyapres kalau pak Prabowo nyapres,” imbuhnya.

“Tapi sekarang ternyata dua-duanya capres gitu, bagaimana tanggapan Pak Anies?” tambahnya dikutip AyoJakarta.com melalui YouTube Merry Riana, Sabtu (11/2/2023).

Menanggapi hal tersebut Anies Baswedan buka suara atas isu perjanjian politiknya dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Menurutnya pada saat mulai bekerja ia akan fokus di Jakarta selama lima tahun ia menjalankan tugasnya sebagai Gubernur pada saat itu.

Baca Juga: Viralnya Isu Childfree yang Digaungkan Gitsav, Ustaz Adi Hidayat Merespon dengan Jawaban Menarik Begini!

Dan menurutnya setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017 ada lagi Pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun 2019.

Pada saat itu ia menyampaikan tidak akan tengok kanan dan kiri dan akan fokus selama lima tahun di Jakarta sehingga dirinya mengatakan tidak akan mengikuti Pilpres.

“Saya sampaikan pada waktu mulai bekerja, bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun,” tutur Anies Baswedan.

“Sesudah Pilkada itu ada Pilpres 2019 jadi saya sampaikan, saya tidak akan tengok kanan kiri, saya akan full 5 tahun di Jakarta karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres,” imbuhnya.

Baca Juga: Angin Segar Buat Richard Eliezer? Mantan Hakim Agung Sebut Majelis Hakim Bisa Vonis Bebas dengan Alasan Ini!

Ia juga mengatakan bahwa pada debat pertama pemilihan Pilgub pada saat itu ada pertanyaan dari panelis yang bertanya tentang apakah akan maju Pilpres.

Ia pun menjawab pada saat itu dirinya akan di Jakarta menuntaskan lima tahun menjadi pemimpin di ibukota Indonesia.

Namun setelah itu Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ia tidak tahu apakah akan kembali mengajar atau meneruskan di pemerintahan.

Terkait dengan perjanjiannya dengan Prabowo Subianto ia menyampaikan di tahun 2018 diajak untuk menjadi wakil dari pasangan Menteri Pertahanan saat itu akan mencalonkan diri dalam Pilpres.

Ia menyampaikan terima kasih atas undangan dan merupakan sebuah kehormatan, namun dirinya merasa masih memiliki komitmen selama lima tahun menjadi Gubernur Jakarta saat itu.

“Di tahun 2018 saya diajak untuk menjadi wakil pasangannya Pak Prabowo, saya sampaikan sudah kepada beliau, Pak Prabowo terima kasih atas undangannya,” ujar Anies Baswedan.

Baca Juga: Teka-teki Vonis, Ahli Hukum Sangat Yakin Ferdy Sambo Punya Kekuatan Besar: Hakim Nekat Kalau Terpengaruh

“Ini sebuah kehormatan, tapi saya punya komitmen ya untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun, jadi saya rasa itu dan memang kuncinya adalah dengan menyelesaikan janji dengan warga Jakarta,” imbuhnya.

Sehingga Anies Baswedan merasa harus menyelesaikan janjinya dengan warga Jakarta, karena menurutnya janjinya dengan warga banyak dan dirinya tidak bisa meninggalkan begitu saja.

“Karena janji saya dengan warga Jakarta banyak, saya tanda tangan tuh kontrak-kontrak politik dengan masyarakat miskin kota, dengan Kampung Akuarium, dengan masyarakat kaki lima,” tuturnya.

Baca Juga: Bantah Miliki Utang Rp50 Miliar Kepada Sandiaga Uno, Anies Baswedan Bongkar Isi Perjanjian yang Sebenarnya!

Dirinya tidak bisa meninggalkan begitu saja, jika itu terjadi maka masyarakat akan menjadi tidak percaya kepada proses demokrasi.

“Memang ketika ngobrol itu mah nggak nyebut tahun, misalnya saya berjanji nggak, saya berjanji misalnya 5 tahun, tidak ada menyebut 5 tahun sampai 2022, kemudian tidak akan ikut 1, 2, 3,” tandasnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Utang 50 M Anies Baswedan
# polemik
# Merry Riana
# Sandiaga Uno
# Prabowo Subianto
# Anies Baswedan

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.