Viral Video Detik-detik Fraksi PKS Protes Harga BBM Naik hingga Walk Out dari Sidang Paripurna

PKS
PKS

AYOJAKARTA.COM - Penolakan kenaikan harga BBM subsidi terus disuarakan masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun ikut menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM di forum Rapat Paripurna DPR.

Anggota fraksi PKS sampai memilih walk out dalam forum Rapat Paripurna hari ini. Adapun dalam Rapat Paripurna ke-4 yang dilakukan hari ini melakukan agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

Dalam Rapat Paripurna, anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto meminta waktu untuk interupsi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mau melakukan penyampaian pandangan pemerintah soal RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2021.

Baca Juga: Inilah Sosok Mohammad Tri Anjas Septiadi, Anak dari Jenderal Dudung Abdurachman yang Lolos Akmil

Kejadian ini pun terekam dan viral di media sosial.

@dpctenayan Balas @agusyaaabi BATALKAN KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI #PksTegasMenolakkenaikanBBM #bbmsubsidi #fraksipksmenolakkenaikanbbm #pkstolakkenaikanbbm #bbm #dprri #fraksipksdprri #puanmaharani ♬ suara asli - DPC TENAYAN

Namun, pada saat ketua DPR, Puan Maharani bertanya kepada tiap fraksi terkait pengesahan undang-undang, wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto melakukan interupsi dan memberi pernyataan sikap terkait kenaikan BBM.

Menurutnya kenaikan harga BBM sangat memberatkan masyarakat. Ia pun dengan tegas menyatakan penolakan atas kenaikan harga BBM.

"Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS dengan ini kami menyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karna ini jelas-jelas memberatkan masyarakat," katanya dalam video yang viral di TikTok itu.

Baca Juga: Berlaku Per 10 September 2022, Berikut Ini Daftar Lengkap Tarif Ojol Terbaru

Mulyanto juga menyinggung soal demo yang terus menerus dilakukan di depan Kantor DPR RI terkait penolakan harga BBM naik.

"Hari ini di depan demo terus dilaksanakan oleh masyarakat, kami mendukung demo-demo masyarakat atas penolakan ini. Karenanya dengan ini kami fraksi PKS menyatakan walk out dari forum ini. Demikian, terimakasih," imbuh wakil Ketua Fraksi PKS tersebut.

Dibarengi dengan beberapa anggota yang mengangkat secarik kerta bertuliskan "PKS Menolak Kenaikan Harga BBM" dan bersorak "Merdeka" mereka lantas keluar dan meninggalkan tempat sidang tersebut.

Melihat unggahan tersebut warganet lantas ramai memberikan berbagai respon, dan tak sedikit yang mendung aksi dari Fraksi PKS tersebut.

Baca Juga: Hari Ini, Gubernur Anies Baswedan Diperiksa KPK Soal Formula E, Ada Pelanggaran?

"masalahnya bukan bbm aja tar yang naik, bahan pokok sm makanan ikut naik. tar pas bbm turun lagi makanan ga ikut turun lagi (emot tenda tanya)," kata akun @h****l.

"mewakili masyarakat... PKS di depan dan di hati," imbuh @sa****bi. "pks bersama masyarakat," ungkap @sa****20.

"seharusnya naik bbm dibarengi naiknya umr/umk . karena bbm kebutuhan pokok kami.," timpal @Ba****en.

"negara kita itu negara demokrasi semangat pejuang," ujar @al*************ar.

Gelombang aksi menolak kenaikan BBM telah dilakukan segenap elemen masyarakat pada 6 September 2022 yang lalu.

Salah satunya dari Partai Buruh. Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi itu dilakukan pada 6 September 2022.

Baca Juga: Siaran Langsung BRI Liga 1 Persis Solo vs PSIS Semarang Sore Ini di Indosiar dan TV Online, Kick Off 16.00 WIB

"Aksi akan dipusatkan di  DPR RI khusus Jakarta, agar Pimpinan DPR RI  memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian,”terangnya.

Tak hanya di Jakarta aksi juga bakal digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.  Yakni Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, dan Pekanbaru.

Baca Juga: Tayang Hari Ini di Netflix, Link Nonton Drama Korea Little Women Episode 1-12 Sub-Indo

Juga digelar di Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak, Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

Tegas Said, bila aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI siap melanjutkan aksi lebih lanjut.

Kenaikan harga BBM ini, dijelaskan Iqbal  akan menurunkan daya beli masyarakat yang saat ini tengah turun 30 persen.

Baca Juga: Melihat Perbedaan Nasib Hukum Putri Candrawathi dan Baiq Nuril, Tahanan yang Sama-sama Punya Anak Bayi

“BBM naik,  maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen. Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5 persen hingga - 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," terang Iqbal mengutip pikiran-rakyat.com, Sabtu (3/9/2022) dalam artikel Tolak Kenaikan BBM, Buruh Bakal Aksi Besar-besaran 6 September di Seluruh Indonesia

Padahal, selama 3 tahun terakhir ini upah buruh tidak naik. Sehingga kondisi buruh semakin terhimpit.

Tak hanya itu Iqbal menolak kenaikan harga BBM yang anehnya terjadi justru  ketika harga minyak dunia tengah menurun. Sedangkan di sejumlah negara sudah menurunkan harga BBM nya.

Dampak buruk dari naiknya BBM ini, sebut Said akan  menyebabkan ongkos energi industri, dan berujung PHK.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# naik
# BBM
# PKS

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.