Kategori Jenis ini Berisiko Tersingkir dari DTKS, KPM Bansos PKH dan BPNT Perlu Bersiap!

Ilustrasi KPM Bansos
Ilustrasi KPM Bansos

AYOJAKARTA.COM – Mendekati jadwal pencairan bantuan sosial bulan Juli hingga September 2024, keluarga penerima manfaat baik PKH maupun BPNT akan kembali menjalani proses seleksi.

Proses seleksi atau pemutakhiran data bagi para keluarga penerima manfaat baik PKH maupun BPNT merupakan bagian dari rangkaian penerimaan bantuan sosial.

Dengan adanya pemutakhiran dan validasi data, maka status sebagai keluarga penerima manfaat bantuan sosial baik PKH atau BPNT akan benar-benar tepat sasaran. 

Sehubungan adanya proses pemutakhiran data tersebut, Kementerian Sosial melalui para Pendamping Sosial akan kembali melakukan kunjungan.

Baca Juga: Catat! 12 Bansos Cair Rapel untuk KPM PKH, BPNT, non DTKS Mulai Hari Ini, BLT MRP Siap Salur?

Di setiap rumah KPM bansos baik PKH maupun BPNT, Pendamping Sosial selanjutnya akan memastikan sejumlah informasi penting menyangkut komponen bantuan.

Adapun komponen-komponen bantuan sosial yang akan kembali dilakukan pemutakhiran dan validasi kelayakan adalah sebagai berikut dikutip ayojakarta.com dari YouTube DIARY BANSOS, Rabu (19/6/2024).

Komponen pertama yang akan menjadi fokus pemutakhiran data oleh para Pendamping Sosial adalah Kehamilan. 

Terkait komponen kehamilan, regulasi yang mengatur status KPM baik PKH atau BPNT hanya diberikan sebanyak dua kali.

Baca Juga: Tancap Gas Jelang Idul Adha! 10 Bansos Cair untuk KPM PKH, BPNT, non DTKS Via KKS Bank Hingga Pos, BLT MRP Siap Salur?

Mengacu pada ketentuan tersebut, KPM yang sedang mengalami kehamilan ketiga dan seterusnya akan dihapus status komponen kehamilannya.

Selain komponen kehamilan, komponen lain yang akan dilakukan pemutakhiran secara langsung adalah usia balita 0 sampai dengan enam tahun.

Komponen selanjutnya yang akan dilakukan pemutakhiran melalui kunjungan Pendamping Sosial adalah kematian KPM.

Setiap perubahan data KPM yang berpengaruh pada penyaluran bansos perlu diketahui oleh Pendamping Sosial untuk dijadikan pertimbangan.

Baca Juga: 6 Bansos Resmi Disalurkan untuk KPM PKH, BPNT, non DTKS hingga Desember 2024, Hilal Pencairan BLT MRP Semakin Jelas?

Jenis pemutakhiran komponen selanjutnya yang akan dilakukan secara langsung oleh Pendamping Sosial adalah kemampuan ekonomi atau finansial KPM.

Sesuai regulasi yang berlaku, bantuan sosial baik PKH dan BPNT hanya diberikan kepada para KPM yang tergolong sebagai keluarga pra sejahtera.

Komponen terakhir yang akan menjadi fokus pemutakhiran pada DTKS adalah komponen anak usia sekolah.

Sebagaimana usia balita, komponen anak sekolah juga dapat diketahui melalui sistem dinas pendidikan yang terintegrasi dengan sistem Dukcapil.

Baca Juga: KPM PKH, BPNT, non DTKS Banjir Berkah Minggu Ini! 7 Bansos Kompak Cair Hingga Rp2 Juta Via KKS, Bank Himbara, dan Kantor Pos

Selain melakukan pemutakhiran data untuk DTKS, Pendamping Sosial juga akan melakukan pengambilan gambar rumah KPM bansos khususnya BPNT.

Pengambilan gambar rumah bertujuan untuk memastikan lokasi titik koordinat KPM bansos atau Geo Taking dengan wilayah PT Pos Indonesia.

Sebagaimana diketahui, salah satu mekanisme penyaluran bantuan sosial bagi para KPM selain KKS adalah dengan melalui PT Pos Indonesia.

Dengan melakukan pengambilan gambar rumah dan penempatan titik koordinat, bisa dipastikan bansos tidak salah sasaran.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# DTKS
# Kementerian Sosial
# KPM
# PKH
# BPNT
# Bansos
# Pendamping Sosial

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.