Informasi Lengkap Tentang KIP Kuliah Merdeka 2024, Cek di Sini

Ilustrasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2024 siap dibuka.
Ilustrasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2024 siap dibuka.

AYOJAKARTA.COM — Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2024 siap dibuka. KIP Kuliah 2024 terbuka bagi lulusan SMA/SMK/Sederajat yang lulus tahun 2024 atau maksimal lulus dua tahun (lulusan tahun 2022 dan 2023).

KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA/sederajat yang memiliki potensi akademik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.

Apa saja yang didapat dari KIP Kuliah 2024?

- Biaya pendidikan (UKT/SPP) yang dibayarkan langsung ke Perguruan Tinggi.

- Bantuan biaya hidup setiap bulan yang ditransfer langsung ke rekening penerima KIP Kuliah.

- Bebas biaya pendaftaran jalur UTBK-SNBT

Berikut jadwal KIP Kuliah Merdeka 2024 seperti dilansir dari akun Instagram @indbeasiswa:

1. Pendaftaran akun KIP Kuliah: 12 Februari hingga 31 Oktober 2024

2. Seleksi KIP Kuliah di Perguruan Tinggi: 1 Juli - 31 Oktober 2024

3. Penetapan penerima baru: 1 Juli - 31 Oktober 2024

Baca Juga: Mengenal Besaran Uang Saku Beasiswa KIP Kuliah 2024 yang Harus Kamu Ketahui!

Syarat KIP Kuliah

1. Lulusan SMA/SMK/MA/Paket C/sederajat yang lulus tahun 2024, 2023 dan 2022.

2. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi Akademi atau Perguruan Tinggi Vokasi baik PTN maupun PTS (SNBP/SNBT/Mandiri).

3. Diterima di PTN atau PTS yang sudah terakreditasi pada Program Studi yang juga sudah terakreditasi.

4. Memiliki potensi akademik baik, tetapi terbatas secara ekonomi atau berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan atau dengan pertimbanan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah.

Baca Juga: INFO Penting! Pendaftaran KIP Kuliah 2024 SNBP Ditutup Hari Ini, Ini Cara Isi Data Aset di Akun KIP, Jangan Sampai Gagal

Syarat Ekonomi KIP Kuliah

1. Memiliki KIP pendidikan menengah (saat di bangku sekolah).

2. Masuk dalam DTKS Kemensos, seperti:

- Berasal dari keluarga peserta PKH.

- Berasal dari keluarga pemebang KKS.

3. Masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 data PPKE.

4. Berasal dari panti sosial atau panti asuhan

5. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp4 juta per bulan. Atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wakil dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750 ribu dan dibuktikan dengan SKTM yang dikeluarkan dan disahkan oleh minimum tingkat desa/kelurahan.

Baca Juga: Daftar 20 PTN yang Banyak Menerima Program Beasiswa KIP Kuliah, Cek di Sini Kampus Mana Saja!

Prioritas Pemberian KIP Kuliah Merdeka

1. Pemenang KIP SMA/sederajat (PIP).

2. Terdata di DTKS atau penerima bansos PKH atau KKS atau terdata maksimal desil 3 PPKE/P3KE.

3. Berasal dari panti sosial atau panti asuhan.

4. Berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp4 juta per bulan. Atau, pendapatan kotor gabungan orang tua/wakil dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750 ribu dan dibuktikan dengan SKTM yang dikeluarkan dan disahkan oleh minimum tingkat desa/kelurahan.

Baca Juga: Catat! Pendaftaran KIP Kuliah 2024 SNBP Ditutup Besok, Ini Cara Isi NJOP/Meter di Akun SIM KIP Agar Lolos Verval

Keuntungan Mendapatkan KIP Kuliah

1. Biaya pendidikan (UKT/SPP) dibayarkan langsung ke Perguruan Tinggi.

2. Bantuan biaya hidup ditransfer langsung ke rekening penerima KIP kuliah. Bantuan hidup ditetapkan oleh Puslapdik dan diberikan dalam lima klaster besaran Rp800 ribu, Rp950 ribu, Rp1,1 juta, Rp1.250.000 dan Rp1,4 juta per bulan.

3. Bagi pendaftar yang masuk dalam DTKS dan/atau penerima program bantuan sosial akan dibebaskan biaya pendaftaran jalur UTBK-SNBT serta seleksi lain oleh perguruan tinggi.

Baca Juga: Hore KIP Kuliah 2024 Semester 4 dan 6 Cair Maret Awal Ramadhan? Cek Jadwal, Ternyata 5 Biaya ini Tidak Ditanggung KIP

Besaran Biaya Pendidikan yang Ditanggung KIP Kuliah

1. Prodi dengan akreditasi unggul atau A Internasional maksimal Rp8 juta dan khusus prodi kedokteran maksimal Rp12 juta.

2. Prodi baik sekali atau B maksimal Rp4 juta.

3. Prodi akreditasi baik atau C maksimal Rp2,4 juta.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bantuan Biaya Pendidikan
# Kartu Indonesia Pintar
# KIP Kuliah

News Update

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.