Bantuan KJP Plus Sudah Tidak Cair Berbulan-bulan? Yuk Coba Daftar Lagi KJP Plus Tahap II Tahun 2024, Cek Jadwal Terbarunya

Penyebab bantuan KJP Plus tidak lagi cair karena statusnya sudah bukan lagi penerima dana bantuan pendidikan atau ‘penerima KJP dibatalkan’.
Penyebab bantuan KJP Plus tidak lagi cair karena statusnya sudah bukan lagi penerima dana bantuan pendidikan atau ‘penerima KJP dibatalkan’.

AYOJAKARTA.COM -- Bantuan KJP Plus sudah tidak cair berbulan-bulan?

Banyak pertanyaan di media sosial terkait bantuan KJP Plus yang sudah tidak cair padahal sebelumnya cair.

Penyebab bantuan KJP Plus tidak lagi cair karena statusnya sudah bukan lagi penerima dana bantuan pendidikan atau ‘penerima KJP dibatalkan’.

Salah satu alasannya karena dianggap tidak layak mendapatkan KJP Plus.

Baca Juga: 240.966 Peserta Didik SD/MI Terima Bantuan Sosial Pendidikan KJP Plus Tahap 1 Tahun 2024 Bulan September, Ini Rincian Pencairan Dananya

Bagi penerima KJP Plus yang merasa masih layak mendapatkan dana bantuan pendidikan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta, maka bisa mengajukan kembali untuk KJP Plus tahap II.

Sebagai informasi, pendaftaran KJP Plus tahap II tahun 2024 akan mulai dibuka pada tanggal 18 September hingga 8 Oktober 2024.

Berikut jadwal terbaru pendaftaran KJP Plus tahap II tahun 2024 dan verifikasi sekolah sebagaimana dikutip Ayojakarta.com dari Instagram @jakartaedukasi pada Senin, 16 September 2024.

Baca Juga: KJP Plus Dikabarkan akan Dihapus dan Diganti dengan Program Sekolah Gratis, tapi Kok Masih di Data? Ini Dia Jawabannya!

Jenjang SD/MI

- Pendaftaran KJP Plus tahap II dimulai tanggal 18-23 September 2024

- Verifikasi dan persetujuan kepala sekolah mulai tanggal 19-24 September

Jenjang SMP/MTs

- Pendaftaran KJP Plus tahap II dimulai tanggal 25-30 September 2024

- Verifikasi dan persetujuan kepala sekolah mulai tanggal 26 September – 1 Oktober 2024

Jenjang SMA/MA, SMK, dan PKBM

- Pendaftaran KJP Plus tahap II dimulai tanggal 2-7 Oktober 2024

- Verifikasi dan persetujuan kepala sekolah mulai tanggal 3-8 Oktober 2024

Bagi yang ingin mendaftar KJP Plus tahap II tahun 2024, maka harus berasal dari keluarga yang tidak mampu secara materi.

Baca Juga: Masuk Pertengahan September, Kapan KJP Plus Tahap II Tahun 2024 Cair? Ini Prediksi Jadwal Pencairan Dana Bantuan Pendidikan Bagi Warga Jakarta

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa-siswi agar bisa lolos sebagai penerima KJP Plus, baik itu syarat dokumen, maupun persyaratan umum dan khusus.

Persyaratan Dokumen

- Surat permohonan KJP Plus

- Formulir kelengkapan data

- Fotokopi KTP

- Fotokopi KK

- Surat pernyataan ketaatan pengguna KJP Plus

- Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala sekolah

Baca Juga: KJP Plus Kamu Sempat Terputus dan Ingin Daftar Lagi di 2024, Apakah Bisa? Simak di Sini Jawabannya

Persyaratan Umum

- Terdaftar secara aktif di salah satu satuan pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta yang ada di wilayah DKI Jakarta

- Merupakan warga DKI Jakarta yang bertempat tinggal atau berdomisili di DKI Jakarta, sesuai dengan data di Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang bisa dipertanggungjawabkan

- Peserta didik berusia 6-21 tahun

- Memenuhi kriteria khusus seperti orang tua memiliki penghasilan yang tidak menentu, tidak merokok atau mengkonsumsi narkoba, daya beli (buku, sepatu, alat tulis, makanan) rendah, dan lain sebagainya

Baca Juga: Pendaftaran KJP Plus Tahap II Tahun 2024 Sudah Dibuka! Catat Jadwal Penting Terbaru untuk Setiap Jenjang Pendidikan Beserta Persyaratannya

Persyaratan Khusus

- Peserta didik terdaftar dalam DTKS

- Peserta didik merupakan anak dari panti sosial, penyandang disabilitas, atau anak dari penyandang disabilitas berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial

Itulah informasi seputar pendaftaran KJP Plus tahap II tahun 2024, semoga bermanfaat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bantuan
# cair
# cair
# kjp plus

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).